ANALISIS YURIDIS STATUS PULAU LUSI BERDASARKAN UNCLOS 1982 (HASIL KUNJUNGAN DI PULAU LUSI, JANUARI 2019)
Kata Kunci:
pulau, reklamasi, unclosAbstrak
Pulau Lusi terbentuk dari adanya reklamasi atau penimbunan hasil pengerukan endapan lumpur Lapindo pada Pulau Sarinah di pesisir timur Sidoarjo. Sehingga Pulau Sarinah yang awalnya terbentuk secara alami dan hanya seluas 5 hektare, setelah dilakukan reklamasi tersebut kini mengalami perluasan hingga 94 hektare dan berubah nama menjadi Pulau Lusi. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait status Pulau Lusi sebagai pulau hasil reklamasi berdasarkan UNCLOS 1982. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Karya tulis ini menyimpulkan bahwa Pulau Lusi tidak dapat dikategorikan sebagai pulau berdasarkan UNCLOS 1982, melainkan hanya sebagai pulau buatan hasil dari reklamasi dan tidak dapat dijadikan sebagai garis pangkal dalam menentukan zona maritim apapun.
Referensi
Buku
Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Konvensi Internasional
The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982)
