UPAYA PENANGANAN SENGKETA KELAUTAN INDONESIA MELALUI DIPLOMASI MARITIM

Abstrak

Potensi laut Indonesia yang sangat besar dimanfaatkan untuk kedaulatan, kemandirian, keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kedaulatan maritim Indonesia, diperlukan upaya-upaya hukum yang sifatnya preventif maupun represif. Upaya hukum yang bersifat represif seringkali dipakai Pemerintah secara langsung untuk menegakkan hukum namun akibat yang ditimbulkan seringkali menyisakan ketidakpuasan bagi negara dalam menerapkannya yang dapat memicu sengketa baru. Di sisi lain upaya preventif ini juga dapat menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan sengketa kelautan dengan menerapkan general priciples bagi negara sebagaimana tercantum dalam The Hague Conventions 1899, The Hague Conventions 1907, United Charter 1945 beserta Konvensi Jenewa lainnya. Upaya ini berwujud diplomasi maritim. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menangani sengketa kelautan secara efektif dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional negara melalui diplomasi maritim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa diplomasi maritim Indonesia menjadi proses penanganan sengketa kelautan yang sifatnya belum jelas (obscuur) batasan dan prosedurnya bagi negara sehingga dapat memunculkan celah hukum baru bagi negara lain untuk melaksanakan kepentingannya melalui jalur laut. Sebagai kesimpulan diperlukan adanya standar baku internasional diplomasi maritim yang mengacu pada konvensi dan general principles.