KARANTINA LAUT DAN PENENGGELAMAN KAPAL ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA

Chomariyah Chomariyah

Abstract


Karantina laut yang dikenal selama ini merupakan kegiatan yang biasa dilakukan terhadap kapal yang penumpangnya diduga terinfeksi penyakit. Namun karantina laut yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dimasukkan dalan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melakukan tindakan pencegahan pencemaran terhadap kapal asing pelaku Illegal Fishing yang akan ditenggelamkan. Semakin meningkatnya jumlah kapal Illegal Fishing yang ditangkap di perairan Indonesia maka tindakan penenggelaman akan mengalami peningkatan. SOP mengenai penggelaman kapal Illegal Fishing telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing). Prosedur yang telah ada meliputi menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK kapal perikanan. Menginventarisasi seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci. Mendokumentasikan visual dengan baik menggunakan kamera dan/atau perekam audio video. Ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian. Membuat Berita Acara Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif , yaitu dokumen penenngelaman kapal dianalisis sesuai dengan peraturan yang ada dan digabungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi serta wawancara dengan pejabat yang berwenang guna melengkapi dokumen yang sudah ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karantina laut diperlukan sebagai salah satu prosedur sebagai tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan sebelum tindakan penenggelaman kapal Illegal Fishing dilakukan. Karantina laut dengan beberapa tahapan prosedur yaitu pembersihan kapal, pemilihan wilayah penenggelaman dan cara penenggelaman untuk menjaga lingkungan tetap lestari dan dengan biaya seefisien mungkin

Keywords


Illegal fishing, karantina laut, standar operasional prosedur, pencemaran laut

Full Text:

PDF PDF PDF PDF

References


Agusman, Damos Dumoli, Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010

Agrawala, SK., New Horizons of International Law and Developing Countries, International Law Association, Tripathi, New Delhi, 1983Anwar, Chairul, ZEE di dalam Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta,1995

Ariadno, Melda Kamil, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta, 2007

Baird, Rachel J., Review: Methods and Technologies in Fish Biology and Fisheries, Aspect of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the Southern Ocean, Springer, Netherlands, 2006

Bruggink, J.J.H., Arief Sidharta, Refleksi tentang Hukum, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1996

Bulajic, Milan, Principles of International Development Law, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1986

Chomariyah, Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan, Setara Intrans Publishing, Malang, 2014

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2016, Publikasi Tahun 2017

Departemen Luar Negeri, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Pusat Studi Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional, Jakarta, 2000

Diantha, I Made Pasek, ZEE Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Mandar Maju, Jakarta, 2002

Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekositemnya, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993

Kusumaatmadja, Mochtar, Hukum Laut Internasional, Bina Cipta, Bandung,1986

--------------------------------, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Dilihat dari Sudut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Sina Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1992

-------------------------------, Bunga Rampai Hukum Laut, Bina Cipta, Bandung, 2001

-------------------------------, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung , 2003

Mauna, Boer, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi Ke-2, Alumni, Bandung, 2005

Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum, sebuah pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, cetakan kelima, 2007

Nikijuluw, Victor P. H., Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, PT. Pustaka Cisendo, Jakarta, 2002

Silalahi, Daud, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1992

-------------------, Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya secara Regional, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992

Peraturan Presiden No. 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing);

Website

CNN Indonesia, http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160831205158-92-155237/kkp-potensi-produksi-perikanan-indonesia-naik-21-juta-ton/

FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 457, Review of the State of World Marine Fishery Resources (Rome, 2005), diakses dari www.fao.org/docrep/fao/009 dan www.fao.org/fishery/legalframework,

Kompas, http://nasional.kompas.com/read/2016/06/21/040000826/Pembersihan.Laut.Pangandaran.yang.Tercemar.Butuh.4-5.Hari


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Prosiding Seminakel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
Prosiding SEMINAKEL UHT by Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://prosidingseminakel.hangtuah.ac.id/index.php/ps/index.