KEBIJAKAN PARTISIPATIF DALAM PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DI DAERAH KHUSUS IBU KOTA (DKI) JAKARTA

Nurul Fajri Chikmawati, Liza Evita

Abstract


Dalam kerangka otonomi daerah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan kepada Daerah Provinsi yang memiliki wilayah atau berbatasan dengan laut. Tujuan pemberian kewenangan tersebut agar Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut secara bijak dengan memperhatikan aspek ekologis, sosial dan ekonomi.  Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban  menyusun tata ruang wilayah sebagai acuan dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya alam pesisir. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 telah memberikan arahan dalam penataan ruang pesisir agar pemanfaatan sumber daya yang ada dapat dikelola secara optimal. Tulisan ini bermaksud menjelaskan persoalan yang dialami oleh Provinsi DKI Jakarta terkait daya tampung dan daya dukung lingkungan khususnya di wilayah pesisir yang terus menurun tajam akibat beban pembangunan yang semakin tinggi dan persoalan sosial ekonomi terkait dengan hak-hak masyarakat yang tidak diakomodir dalam penyusunan kebijakan. Untuk itu diperlukan kebijakan yang partisipatif sebagai salah satu solusi untuk membangun DKI Jakarta dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan.

Keywords


tata ruang, pesisir, partisipasi

Full Text:

PDF PDF

References


Arnstein Sherry R., A Ladder of Citizen Participation. IPA Journal, July, 1969, hlm. 216.

Asshiddiqie, Jimly. 2014. Konstitusi Sosial. Jakarta: Komnasham, Universitas Indonesia,LP3EES

Dahuri, Rokhmin Dahuri et al. 2013. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Cetakan ke 5. Jakarta: Balai Pustaka.

Diposaptono,Subandono. 2016. Membangun Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Tata Ruang Laut, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Dewan Kelautan Indonesia. 2011.Membangun laut Membangun Kejayaan: Dulu, Kini dan Masa Depan. Jakarta: dewan Kelautan Indonesia.

Hasni. Hukum Penataan Ruang dan PenatagunaanTanah: Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH. 2015. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Ibrahim, Jonny. 2005. Teori dan Metodologi Hukum. Surabaya: Radjawali Press.

Kurnia, Mahendra Putra Kurnia, Purwanto, Emilda Kuspraningrum, (Et all). 2007.Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif. Yogyakarta: Total Media.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

________________, Undang-Undang No, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

________________, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

________________, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

________________, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

________________, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030

Ridwan, H. Juniarso Ridwan dan Akhmad Sodik 2013. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi DaerahBandung: Penerbit Nuansa.

Satrie, Wahyu Ishardino. Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010, Jurnal Kyberman, Vol. 2, No.2, September 2011, hlm. 89-90

Timothy Beatley, David J.Brower dan Anna K. Schwab. 2002. An Introduction to Coastal Management, 2nd Edition.Washington: Island Press.

www.beritasatu.com, diakses 2 April 2017


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Prosiding Seminakel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
Prosiding SEMINAKEL UHT by Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://prosidingseminakel.hangtuah.ac.id/index.php/ps/index.